Rekomendasi Kemenag Wajib untuk Penerbitan Paspor Umroh dan Haji

Ada aturan baru dalam pengurusan paspor bagi calon jamaah umroh dan haji khusus. Kini, saat akan mengurus paspor di Kantor Imigrasi, mereka juga harus mendapatkan rekomendasi dari Kankemag Kabupaten atau kota.

 

Rekomendasi Kemenag Wajib untuk Penerbitan Paspor Umroh dan Haji

 

Rekomendasi tersebut merupakan persyaratan tambahan yang diminta oleh pihak Imigrasi dan Kankemag Kabupaten atau kota sudah siap memberikan layanan rekomendasi mulai hari ini.

Namun, rekomendasi tersebut hanya akan diberikan kepada calon jamaah yang berangkat dari Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang telah terdaftar resmi di Kementerian Agama.

Pemberlakuan rekomendasi ini merupakan salah satu hasil keputusan pertemuan lintas kementerian dan badan yang terkait pada 23 Februari 2017 di Kemenkumham dan 6 Maret 2017 di Kementerian Ketenagakerjaan.

Pertemuan itu membahas ramainya tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja tidak sesuai dengan prosedur (non-prosedur) sehingga menimbulkan dampak ekonomi, social dan keselamatan terhadap TKI yang berada di luar negeri ataupun keluarga dan lingkungan sosialnya.

Pertemuan ini menyepakati bahwa pentingnya untuk memperkuat sinergi dan kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah masalah ini.

Kementerian Agama (Kemenag) akan mengeluarkan aturan baru soal persyaratan penerbitan paspor calon jamaah umrah dan haji khusus, mulai pada Maret 2017 ini.

Aturan baru itu adalah, bagi calon jamaah umrah dan haji khusus harus melampirkan rekomendasi dari Kantor Kemenag kabupaten/kota saat akan menerbitkan paspor.

Kepala Kemenag Kabupaten Rembang, menjelaskan, aturan baru tersebut merupakan buah Rapat Koordinasi (Rakor), antara Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM dengan Direktorat Jenderal Penyelenggara Umroh dan Haji.

Menurutnya, dengan penambahan syarat rekomendasi untuk menerbitkan paspor bagi calon jamaah umroh dan haji khusus itu, untuk dapat mengantisipasi pidana perdagangan orang melalui saranan ibadah umroh atau haji khusus.

Selain itu juga, kebijakan ini juga diambil guna mencegah keberadaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi yang masuk melalui jalur keberangkatan ibadah umrah atau haji khusus. Surat edaran dari Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah telah kami terima pada Senin awal pekan ini. Semestinya sudah harus mulai berlaku setelah 7 Maret 2017.

Ia telah menjelaskan ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh Penyelenggaran Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) untuk bisa mendapatkan rekomendasi Kemenag.

Persyaratan itu antara lain adalah:

  1. Melampirkan surat kuasa dari seluruh calon jamaah umrah atau haji khusus.
  2. Rekomendasi penerbitan paspor hanya akan diberikan kepada biro atau PPIH/PIHK yang sudah memiliki izin operasional resmi dari Kemenag.
  3. Pengaju rekomendasi juga harus melampirkan keterangan dari Kantor Cabang PIHK/PPIU yang telah mendapatkan pengesahan dari Kanwil Kemenag setempat.
  4. Lampiri nama-nama calon jamaah umrah atau haji khusus yang akan berangkat.
  5. Salinan SK izin operasional PPIU/PIHK yang masih berlaku.
  6. Salinan bukti setoran awal BPIH/BPIU.
  7. Daftar PPIU/PIHK yang resmi dapat diakses di website Kemenag.

Bagi calon jamaah umroh atau haji khusus yang sudah memiliki paspor dan masih berlaku tidak perlu lagu untuk dimintakan surat rekomendasi. Rekomendasi tersebut hanya diperuntukan bagi calon jamaah umrah atau haji khusus yang belum pernah mempunyai paspor atau pengguna baru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *